Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bersama PT Pos Indonesia (Persero). Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1059/DJA/DL.1.3/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 dan diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, 2 Juli 2026 dengan melibatkan seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Indonesia. Rapat koordinasi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai forum monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang telah diterapkan di lingkungan peradilan agama. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi antara lembaga peradilan dan PT Pos Indonesia dalam memberikan pelayanan pemanggilan para pihak yang lebih efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Ruang Media Center. Peserta yang hadir terdiri atas Ibu Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H., Panitera Muda Gugatan selaku Pelaksana Harian (Plh) Panitera, Panitera Pengganti, serta Jurusita Pengganti PA Kota Malang. Seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan mulai dari penyampaian materi hingga sesi diskusi bersama narasumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan PT Pos Indonesia. Keikutsertaan ini merupakan bentuk dukungan PA Kota Malang terhadap upaya peningkatan kualitas administrasi perkara, khususnya dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Selama rapat koordinasi berlangsung, berbagai isu strategis terkait implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menjadi fokus pembahasan. Narasumber menjelaskan pentingnya membangun sinergi antara pengadilan dan PT Pos Indonesia dalam mengatasi kendala di lapangan, mulai dari jangkauan layanan, mekanisme pengiriman relaas, layanan same day, hingga penguatan integritas petugas dalam proses penyampaian surat tercatat. Forum ini juga menjadi wadah bagi satuan kerja untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan secara bersama. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan pola kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Melalui rapat koordinasi ini, PA Kota Malang memperoleh berbagai masukan yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan administrasi perkara, khususnya pada proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Panitera Muda Gugatan selaku Plh. Panitera menyampaikan, “Sinergi yang baik antara pengadilan dan PT Pos Indonesia menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pelayanan pemanggilan yang efektif, tepat waktu, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.” Beliau menambahkan bahwa berbagai hasil evaluasi yang diperoleh dalam kegiatan ini akan menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan pemanggilan di PA Kota Malang semakin optimal. Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, PA Kota Malang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara guna mendukung terwujudnya peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas.
