A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. SK. KMA No.26 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Pengadilan

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL / PEGAWAI

1. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri
2. Keputusan Sek. MA 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. PP. No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. PP. No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5. PP. No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6. PP. No.08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
7. PP. No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
8. PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. PP. No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
10. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
11. SK KMA 210/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
3. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Rarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
4. SE 05 PB 2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
5. SE 14 PB 2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai