Pengadilan Agama Malang mengikuti Sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6093/SEK/SK.PL1.2.2/VI/2026 yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, 24 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Malang, Ibu Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum., sebagai perwakilan satuan kerja. Sosialisasi tersebut merupakan langkah Mahkamah Agung dalam memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan Barang Milik Negara di seluruh badan peradilan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi yang sesuai dengan ketentuan terbaru.
Materi sosialisasi membahas Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (SBSK BMN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan di bawahnya. Pembahasan tersebut bertujuan memberikan pedoman yang seragam dalam perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan aset negara. Standar yang diperkenalkan diharapkan mampu menciptakan pengelolaan BMN yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi seluruh satuan kerja dalam menerapkan regulasi yang berlaku.
Partisipasi Pengadilan Agama Malang dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Negara. Melalui pemahaman terhadap regulasi terbaru, setiap proses pengelolaan aset diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel. “Kami berkomitmen untuk menerapkan standar pengelolaan BMN yang lebih tertib, akuntabel, efisien, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ibu Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan.
Keikutsertaan dalam sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan aset negara di Pengadilan Agama Malang. Hasil dari kegiatan tersebut akan menjadi acuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan BMN di masa mendatang. Dengan penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara yang tepat, efisiensi dan transparansi pengelolaan aset dapat semakin meningkat. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Pengadilan Agama Malang dalam mendukung terciptanya tata kelola BMN yang profesional, modern, dan berintegritas.


