Ketua PA Kota Malang Tembus Forum Nasional! Peran Strategis Hakim Perempuan Kian Diperkuat di Jakarta
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., menghadiri kegiatan Sesi Pendalaman bagi Mentor dan Pertemuan Pertama Mentor-Mentee Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) pada 4–5 Mei 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 3 di Hotel Vertu Harmoni Jakarta. Kehadiran beliau merupakan bagian dari program mentoring nasional bagi hakim perempuan yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan di lingkungan peradilan. “Program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas dan kepemimpinan hakim perempuan di Indonesia,” sebagaimana tercantum dalam undangan resmi.
Kegiatan ini diikuti oleh 15 mentor dan 30 mentee dari berbagai lingkungan peradilan di Indonesia. Dr. Nurul Maulidah terpilih sebagai salah satu mentor Angkatan Pertama dalam program Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Agenda kegiatan mencakup sesi kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga penanganan perkara sensitif berbasis perspektif gender. “Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat jejaring profesional hakim perempuan,” ungkap salah satu penyelenggara.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi penting yang dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi. Pada hari pertama, materi difokuskan pada kepemimpinan di ruang sidang serta pengelolaan dinamika persidangan yang kompleks. Sementara itu, hari kedua diisi dengan sesi perkenalan mentor-mentee serta penyusunan rencana pendampingan ke depan. “Pertemuan ini menjadi awal kolaborasi dalam membangun sistem mentoring yang berkelanjutan,” ujar peserta dalam diskusi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong kesetaraan gender dan peningkatan peran perempuan dalam lembaga peradilan. Program mentoring ini juga diharapkan mampu membantu hakim perempuan menghadapi tantangan struktural dan bias gender di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan ini memperkuat komitmen Mahkamah Agung dalam menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan responsif. “Kami optimis program ini akan memberikan dampak nyata bagi penguatan integritas dan kualitas peradilan di Indonesia,” tutup Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
