Dari Jalanan untuk Integritas: PA Kota Malang Kampanye Anti Korupsi Sambil Berbagi Takjil
Kegiatan publik campaign menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) digelar oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada Senin, 9 Maret 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di depan kantor Pengadilan Agama Kota Malang ini dirangkaikan dengan aksi berbagi takjil Ramadhan kepada masyarakat yang melintas di sekitar lokasi. “Melalui kegiatan ini kami ingin menyampaikan komitmen bahwa Pengadilan Agama Kota Malang terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi,” ujar Ibu Sekretaris.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E., Panitera Mohammad Arif Fauzi, S.H.I., M.H., Sekretaris Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum., serta beberapa pegawai lainnya. Para pimpinan dan pegawai turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. “Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah,” ungkap Ibu Ketua.
Selain berbagi takjil, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai komitmen lembaga dalam membangun budaya integritas. Melalui publik campaign ini, Pengadilan Agama Kota Malang mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung gerakan anti korupsi serta menolak segala bentuk gratifikasi. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung gerakan ‘kita bersih’ dengan menolak segala bentuk suap dan gratifikasi dalam pelayanan peradilan,” tegas Bapak Wakil.
Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang menerima takjil Ramadhan. Momentum Ramadhan dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan integritas. “Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran bersama bahwa pelayanan publik harus bebas dari korupsi, suap, dan gratifikasi,” pungkas Bapak Panitera.
