Kamis, 25 Juli 2024, Pengadilan Agama Malang menghadiri undangan dari KPPN Malang dengan nomor UND-59/KPN.1604/2024 tanggal 22 Juli 2024 . Undangan tersebut mengenai kegiatan asistensi digitalisasi pembayaran. Terdapat 21 satuan kerja yang turut diundang pada acara tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan Asistensi Digitalisasi Pembayaran dan Refreshment Cash Management bersama Bank BRI dan satuan kerja mitra Bank BRI.
Kasubag Umum dan Keuangan, Bapak Muhammad Irfan, S.H. dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Malang, Sdri. Dewi Yolanda Arifin, A.Md. mewakili Pengadilan Agama Malang menghadiri undangan kegiatan asistensi tersebut. Kegiatan pagi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini bertempat di Aula Lantai 1 RCE Center KPPN Malang (Gedung Cagar Budaya). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Malang dengan tujuan untuk mendukung program strategis pemerintah guna mewujudkan cashless society dalam pengelolaan APBN, dengan meningkatkan transaksi non tunai dalam pengelolaan uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Malang, Bapak Muhammad Rusna & Regional Head Kanwil BRI Malang, Ibu Wahyuningtyas Kurniawati. Bapak Muhammad Rusna menyampaikan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini mampu meningkatkan efisiensi transaksi. Lalu acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Monitoring dan Evaluasi Digitalisasi Pembayaran Satker Mitra Bank BRI Semester I TA 2024 oleh Kepala Seksi MSKI, Ibu Indah Sofwati. Kemudian dilanjutkan dengan materi singkat terkait KKP BRI oleh Ibu Rike dan penjelasan mengenai CMS (Cash Mangement System) beserta fitur-fiturnya oleh Bapak Denny.
Acara ini diakhiri dengan tanya jawab mengenai kendala para satker dalam penggunaan KKP dan CMS bersama perwakilan dari Bank BRI, Ibu Diana. Diharapkan dengan berlangsungnya kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan KKP dan CMS oleh para satker mitra Bank BRI. Selain itu diharapkan pula satuan kerja dan bank mitra dapat terus bersinergi dan berkolaborasi agar pengelolaan APBN semakin baik.