Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama Membanggakan

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial:

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama Membanggakan


Jakarta l Badilag.net

Hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di badan peradilan yang digelar Tim Quality Assurance pekan kemarin mendapat apresiasi tersendiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M. Hum.

“Untuk peradilan agama, hasilnya sungguh membanggakan. Laporan yang kami terima dari sangat bagus,” ujarnya, di sela-sela rapat koordinasi dengan pimpinan PTA/MSA seluruh Indonesia di Jakarta, Senin malam (23/4/2012).

Secara keseluruhan, ada 16 pengadilan di lingkungan peradilan agama yang jadi sasaran penilaian Tim QA pada 16-20 April lalu. Ke-16 pengadilan itu terdiri dari 8 pengadilan agama dan 8 pengadilan tinggi agama.

Satuan kerja yang menjadi sasaran penilaian bukan hanya pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama, tapi juga pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan-pengadillan itu tersebar di delapan ibu kota propinsi, yakni Medan, Pekanbaru, Jambi, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado dan Samarinda.

Penilain difokuskan kepada 8 area perubahan, sesuai Permenpan No 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Ke-8 area perubahan itu adalah Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Meski ada delapan, area yang terutama harus dipersiapkan adalah area 1 (pola pikir dan budaya kerja/manajemen perubahan), area 4 (penataan tatalaksana), area 5 (penataan sistem manajemen SDM aparatur) dan area 8 (peningkatan kualitas pelayanan publik).

Dengan pendekatan kuantitatif, masing-masing area perubahan itu diberi bobot. Khusus untuk area 1 (Manajemen Perubahan) dan area 8 (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) bobotnya masing-masing 20. Sementara untuk lima area lainnya diberi bobot 10.

Bukan hanya mempelajari dokumen, Tim QA juga melakukan penilaian dengan metode observasi, wawancara dan menyebar kuesioner. Bahkan, Tim QA juga secara diam-diam menggali informasi dari masyarakat pencari keadilan.

Penilaian yang dilakukan secara uji petik itu menggambarkan sejauh mana reformasi birokrasi telah dijalankan lembaga peradilan. Hasil penilaian bakal menentukan prosentase remunerasi yang berhak diperoleh aparat peradilan.

Terhadap hasil positif yang didapat peradilan agama dalam penilaian ini, Ahmad Kamil pun mengucapkan terima kasihnya kepada pihak PTA dan PA yang telah mempersiapkan diri dengan baik.

“Sekarang tinggal membenahi laporan keuangan. Tolong jangan sampai disclaimer,” ujarnya.

Tuada Uldilag MA Dr. Andi Syamsu Alam juga mengaku bahagia mendapat laporan mengenai pelaksanaan penilaian Tim QA terhadap satker-satker di lingkungan peradilan agama.

 

 

Jangan cepat puas

Dalam kesempatan yang sama, esok harinya, Dirjen Badilag Wahyu Widiana mewanti-wanti agar warga peradilan agama tidak cepat puas terhadap hasil penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan Tim QA.

“Mohon betul, penilaian ini akan terus-menerus dilakukan. Tidak hanya satu kali. Yang dinilai juga semakin banyak,” tuturnya.

Dirjen mengingatkan, ada maupun tidak ada penilaian dari tim yang dipimpin Ketua BPKP itu, program reformasi birokrasi dan pembaruan peradilan harus tetap dijalan. “Kita bukan berorientasi pada penilaian, tapi peningkatan kinerja,” imbuhnya.

Sejumlah pimpinan PTA yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan terima kasihnya kepada Ditjen Badilag Mahkamah Agung yang telah menyosialisasikan reformasi birokrasi dan penilaiannya secara gencar.

“Tim QA datang ke PTA Yogyakarta pada hari ke-2, kemudian ke PA. Komentar mereka sudah bagus sekali. Terima kasih, Pak Dirjen,” ujar Wakil Ketua PTA Yogyakarta Drs. H. Mansur Nasir, SH.

Ungkapan senada disampaikan Ketua PTA Makassar Drs. H. M. Hasan H. Muhammad, SH, MH. “Tim QA puas menerima penjelasan-penjelasan dari kami, sehingga mereka memberikan penilaian yang bagus buat kita,” ungkapnya.

(hermansyah)


Kontak Kami

PENGADILAN AGAMA MALANG

KELAS 1A

Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang, Telp. (0341) 491812