Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan (4)

Sanksi

Written by | Published in: Layanan Pengaduan |

Hukuman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Dalam Peraturan tersebut pada pasal 5 ayat (1) digolongkan atas beberapa Tingkat dan Jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain :

  1. Hukuman disiplin ringan
  2. Hukuman disiplin sedang, dan
  3. Hukuman disiplin berat.

Ayat (2) digolongkan atas beberapa jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

  1. Tegoran lisan
  2. Tegoran tertulis
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Ayat (3) jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala
  2. Penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala
  3. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

Ayat (4) jenis hukuman disiplin berat terdiri :

  1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
  2. Pembebasan dari jabatan
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Written by | Published in: Layanan Pengaduan |

 

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Kota Malang kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Kota Malang dan kami akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

 

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Kota Malang

1. Secara lisan

  • Melalui telepon (0341) 491812, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
  • Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Secara tertulis


Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Kota Malang

  • Pengadilan Agama Kota Malang akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
  • Pengadilan Agama Kota Malang akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  • Pengadilan Agama Kota Malang akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
  • Pengadilan Agama Kota Malang hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor

Hak Pelapor dan Terlapor

Written by | Published in: Layanan Pengaduan |

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 076/KMA/SK/VI/2009

HAK-HAK PELAPOR

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan
  5. Terlapor dalam pemeriksaan

 HAK-HAK TERLAPOR

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

Hak Pencari Keadilan

Written by | Published in: Layanan Pengaduan |

Hak Pencari Keadilan

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Kontak Kami

PENGADILAN AGAMA MALANG

KELAS 1A

Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang, Telp. (0341) 491812