logo

Pengawasan Reguler PTA Surabaya di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019

Program Pengawasan reguler Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dilakukan secara serentak ke beberapa Pengadilan Agama di Jawa Timur. Pada tanggal 8 sd 9 April 2019 WIB rombongan T
Pengawasan Reguler PTA Surabaya di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019

Pelantikan 3 Hakim Baru di Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang mendapatkan mutasi 3 hakim baru,  yaitu : bapak Drs. H. Hasbi, M.H. Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Bapak Dr. H. Sukri Hc, M.H.  Ket
Pelantikan 3 Hakim Baru di Pengadilan Agama Malang

Calon Hakim Pengadilan Agama Kodya Malang Mengikuti Diklat II PPC Terpadu di Bogor

Sebanyak 12 orang calon hakim Pengadilan Agama yang melaksanakan magang di Pengadilan Agama Kodya Malang mengikuti Diklat 2 Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu di Bada
Calon Hakim Pengadilan Agama Kodya Malang Mengikuti Diklat II PPC Terpadu di Bogor

Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id Ditjen Badan Peradilan agama (Badilag) kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjaring calon Wakil Ketua
Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

MAHKAMAH AGUNG MENUJU ERA BARU PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Kilas Balik Laptah MA 2018)

Humas MA RI, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sidang pleno dengan agenda laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah MA) tahun 2018 dengan mengangkat tema Er
MAHKAMAH AGUNG MENUJU ERA BARU PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Kilas Balik Laptah MA 2018)

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 285

Yurisprudensi



 

Pengertian Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.

Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut.

1. Yurisprudensi Tetap

Pengertian Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.

2. Yurisprudensi Tidak Tetap

Pengertian Yurisprudensi Tidak Tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

3. Yurisprudensi Semi Yuridis

Pengertian Yurisprudensi Semi Yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak.

4. Yurisprudensi Administratif

Pengertian Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.

Sekian dari saya mengenai pengertian yurisprudensi, semoga tulisan saya mengenai pengertian yurisprudensi dapat bermanfaat.

Link :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI


Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A

Jalan Raden Panji Suroso No. 1
Polowijen, Malang,
Jawa Timur 65126

(0341) 491812

(0341) 473563

pamalangkota@gmail.com