logo

Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id Ditjen Badan Peradilan agama (Badilag) kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjaring calon Wakil Ketua
Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

MAHKAMAH AGUNG MENUJU ERA BARU PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Kilas Balik Laptah MA 2018)

Humas MA RI, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sidang pleno dengan agenda laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah MA) tahun 2018 dengan mengangkat tema Er
MAHKAMAH AGUNG MENUJU ERA BARU PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Kilas Balik Laptah MA 2018)

Soft Launching dan Bimbingan Teknis Peradilan Elektronik (e-Court)

Menindak lanjuti  Perma nomor  3 tahun 2018 tentang pelaksanaan adminsitrasi perkara secara elektronik (E-Court) di lingkungan Pengadilan, Pengadilan Agama Kota Malang me
Soft Launching dan Bimbingan Teknis Peradilan Elektronik (e-Court)

Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke-47

(Malang, 29/11/2018) Berdasarkan surat Sekma RI No. 1434 / SEK / KS.00 / 11/2018 atas himbauan untuk menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-47 Tahun 2018, p
Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke-47

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM PA Malang

Dalam rangka mendukung Peraturan Presiden no 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 diadakan acara pencanangan Z
Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM PA Malang

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 318

Cara Memperoleh Informasi



A

Umum

 

1.

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

   

a.

Prosedur Biasa;

   

b.

Prosedur Khusus;

 

2.

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

   

a.

Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

   

b.

Informasi yang diminta bervolume besar;

   

c.

Informasi yang diminta belum tersedia; atau

   

d.

Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

 

3.

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

   

a.

Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

   

b.

Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

   

c.

Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

   

d.

Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

 

4.

Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.

 

5.

Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

 

6.

Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B.

Prosedur Biasa

 

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

 

 

1.

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilandan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).

 

2.

Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

 

3.

Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

 

4.

Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

 

5.

PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

 

6.

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

 

7.

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

 

8.

Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

 

9.

Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

10.

Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

 

11.

Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

 

12.

Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangkawaktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

 

13.

Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

 

14.

Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

   

Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 

C.

Prosedur Khusus

 

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

 

 

1.

Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

 

2.

Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

 

3.

Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerjaterkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

 

4.

Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

 

5.

Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

 

6.

Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

 

*. Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011


Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A

Jalan Raden Panji Suroso No. 1
Polowijen, Malang,
Jawa Timur 65126

(0341) 491812

(0341) 473563

pamalangkota@gmail.com