logo

Pengawasan Reguler PTA Surabaya di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019

Program Pengawasan reguler Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dilakukan secara serentak ke beberapa Pengadilan Agama di Jawa Timur. Pada tanggal 8 sd 9 April 2019 WIB rombongan T
Pengawasan Reguler PTA Surabaya di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019

Pelantikan 3 Hakim Baru di Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang mendapatkan mutasi 3 hakim baru,  yaitu : bapak Drs. H. Hasbi, M.H. Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Bapak Dr. H. Sukri Hc, M.H.  Ket
Pelantikan 3 Hakim Baru di Pengadilan Agama Malang

Calon Hakim Pengadilan Agama Kodya Malang Mengikuti Diklat II PPC Terpadu di Bogor

Sebanyak 12 orang calon hakim Pengadilan Agama yang melaksanakan magang di Pengadilan Agama Kodya Malang mengikuti Diklat 2 Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu di Bada
Calon Hakim Pengadilan Agama Kodya Malang Mengikuti Diklat II PPC Terpadu di Bogor

Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id Ditjen Badan Peradilan agama (Badilag) kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjaring calon Wakil Ketua
Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

MAHKAMAH AGUNG MENUJU ERA BARU PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Kilas Balik Laptah MA 2018)

Humas MA RI, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sidang pleno dengan agenda laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah MA) tahun 2018 dengan mengangkat tema Er
MAHKAMAH AGUNG MENUJU ERA BARU PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Kilas Balik Laptah MA 2018)

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin pada . Telah Dibaca: 168 Kali

Prosedur Standar Pengamanan Sidang Mendukung Objektifitas Peradilan



Oleh: Muhamad Hafid, S.Sy.*

 

Pengadilan Agama dipandang sebagai ruang religius sehingga terkadang dianggap tidak perlu pengamanan khusus, namun kenyataan menunjukkan tetap ada ancaman yang harus diwaspadai baik ancaman terhadap hakim maupun pegawai Pengadilan Agama. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya telah memberikan jaminan terhadap kesejahteraan dan keamanan hakim untuk mendukung tercapainya penegakan hukum yang optimal. Akan tetapi jaminan tersebut dari perspektif administrasi, karier, penggajian, masa kerja dan lain-lain, status hakim masih disamakan dengan regulasi Aparatur Sipil Negara.

Kejadian hakim Pengadilan Agama Sidoarjo M. Taufiq yang mengalami kekerasan dengan ditusuk menggunakan sangkur setelah hakim membacakan putusan sidang perdata atas gugatan pembagian harta gono-gini pada 21 September 2005 dan ancaman pembunuhan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wonosari pada 2007 silam yang bermula dari perkara gugatan cerai menunjukkan benar-benar seriusnya permasalahan kesejahteraan dan keamanan aparat keadilan. Namun, sejarah masih saja mencatat kejadian traumatis yang mengancam kemandirian dan objektifitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hingga akhir 2017 masih saja terjadi.

Fakta yang nampak sebagai contoh ruang tunggu sidang sebagai bagian dari proses menuju ruang sidang sebagai ruang keadilan, di pengadilan agama pada umumnya dapat dikatakan tingkat pengamanan masih sangat ala kadarnya. Hal ini ditunjukkankan dengan tidak adanya screening khusus keluar masuk pengadilan, sedangkan di ruang publik seperti bandara, supermarket, bank, atau perusahaan-perusahaan menerapkan prosedur standar keamanan tertentu. Seharusnya pengamanan pengadilan terlebih ruang tunggu sidang diterapkan prosedur standar pengamanan sebagai tindakan prefentif. Jika keamanan sudah tercipta sejak di ruang tunggu maka keamanan hakim akan terjaga sehingga terhindar dari ancaman-ancaman keamanan di persidangan.

Menjaga keamanan persidangan berarti menjaga marwah peradilan, hal itu harus ditegakkan dan didukung dengan pengamanan yang baik. Setidaknya menurut penulis, ada dua masalah terkait pengamanan ruang tunggu sidang. Pertama bagaimana prosedur pengamanan masuk wilayah pengadilan, dan kedua pengamanan khusus memasuki ruang tunggu sidang dalam upaya menjunjung marwah peradilan perlu mendapat perhatian.

Pengamanan diperlukan tenaga keamanan terlatih dan bekerja dengan fokus. Tenaga keamanan juga perlu didukung dengan alat / piranti keamanan yang memadai, adanya prosedur keamanan minimal seperti pengamanan masuk dan keluarnya kendaraan pengunjung, adanya prosedur keamanan khusus seperti pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan memasuki ruang tunggu sidang, dan adanya bantuan polisi jika diperlukan dengan kerjasama berkelanjutan sangat diperlukan. Standar prosedur pengamanan khusus akan meningkatkan kewibawaan hakim. Masyarakat butuh keadilan maka sang Juru Adil harus dijaga keamanan dan kehormatannya. Prosedur pengamanan khusus juga mendukung terwujudnya marwah peradilan Yang Agung. Jika proses menuju sidang terhormat, niscaya putusan yang dihasilkan akan objektif, adil dan bermanfaat.

*Calon Hakim Pengadilan Agama Kodya Malang

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A

Jalan Raden Panji Suroso No. 1
Polowijen, Malang,
Jawa Timur 65126

(0341) 491812

(0341) 473563

pamalangkota@gmail.com