Oleh: Iman Herlambang, S.H.I., M.H. (Calon Hakim PA Kota Malang)

Jika dilihat dari sejarahnya, fatwa adalah salah satu pranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang cukup dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari eksisnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak pemikiran masing-masing sesuai dengan kondisi sosio kulturnya. Terfragmentasinya kesimpulan hukum Islam yang tergambar dari beberapa mazhab yang ada dapat dirunut jauh ketika pada masa sahabat nabi. Pada masa itu, terjadi keberagaman fatwa dalam mengahadapi suatu peristiwa.

 

 

Fatwa adalah “pendapat dalam bidang hukum” atau “official legal opinion”. Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan kata jamak ahkam menyangkut hukum taklifi tentang wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Di zaman Nabi Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau. Dalam Qur’an banyak ungkapan: “Mereka bertanya kepadamu tentang. . .” dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan “Katakanlah (wahai Muhammad) bahwa . . .” atau “Ketahuilah bahwa . . .” Beliau sendiri juga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan “Tahukah kalian tentang . . .” Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu tentang hal itu!” Setelah itu Nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.

 

 

 

Setelah Nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi. Kemudian, persoalan hukum masyarakat setelah masa tersebut ditanyakan kepada hakim pengadilan dan adapun di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti. Mufti terkenal dari kalangan tâbiîn adalah Ibrahim an-Nakh’î (wafat 96 H), Atha’ bin Abi Rabah (w. 115 H) dan Abdullah bin Abi Nujaih. Di berbagai negara, jabatan mufti menjadi jabatan resmi. Misalnya, Mufti Utsmani, Mufti Mesir, Mufti Suria, Mufti Palestina, Mufti Malaysia, Mufti Brunei, Mufti Singapura dan lain-lain. Menurut asy-Syathibi, mufti di tengah-tengah ummat berperan seperti Nabi Muhammad s.a.w. Pertama, mufti adalah penerus Nabi sesuai sabda beliau bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kedua, mufti adalah wakil Nabi dalam menyampaikan ketentuan hukum agama. Mufti dari satu sisi sebenarnya pembuat hukum (syari’) yang mengutip langsung hukum dari syariah dan di sisi lain pembuat hukum dari hasil ijtihadnya sendiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Al-Qirafi melihat mufti sebagai penerjemah Allah Taala dan Ibnu al-Qayyim mengumpamakan mufti sebagai penandatangan (muwaqqi’) mewakili Allah terhadap apa yang ia fatwakan. Karena itu, Ibnu al-Qayyim menamakan kitabnya sebagai A’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabbi al-‘Alamin (Notifikasi atau Nasehat Mewakili Tuhan Seluruh Alam).
Karena itu, fatwa adalah “pemberitaan tentang hukum syar’i (sah secara syariah) tanpa mengikat” (al-ikhbar ‘an al-hukm asy-syar’i min ghair al-ilzam). Hukum Islam dalam hal ini berciri qadha’i dan diyani.

Disebut qadha’i, yudisial, karena ia bersifat duniawi, bagaimana tampaknya di dunia (di depan pengadilan) berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir, yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal tidak tampak yang bersifat batin. Seorang hakim memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, dan ia tidak tahu secara batin apakah peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Karena itu, ada ungkapan di kalangan hakim muslim: Nahnu nahkum bidz-zdawahir wallahu yatawalla bis-sara’ir (Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan yang tidak tampak). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, seperti disabdakan dalam sebuah Hadits riwayat Muslim, bila hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh (berijtihad), tetapi ternyata salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah pahala sebagai balasan atas kesungguhannya. Bila putusannya benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dua kali, yaitu balasan atas kesungguhannya dan balasan atas kebenarannya. Berbeda dengan fatwa mufti, maka putusan peradilan bersifat mengikat. Disebut diyani, keagamaan, karena ia bersifat ukhrawi, bagaimana nantinya di akhirat, berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya, sekalipun orang tidak melihatnya. Segi ini menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi dasar fatwa mufti.

Dengan demikian, putusan pengadilan dan fatwa mufti sebenarnya mempunyai kesimpulan yang sama, sebagai produk hukum Islam, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan amar putusan, sedangkan fatwa mufti terserah kepada penerima fatwa (mustafta) sesuai dengan hati nuraninya apakah ia akan menjalankannya atau tidak. Dahulu, di Peradilan Agama, ada yang disebut fatwa waris (sekarang disebut penetapan ahli waris) dan putusan tentang masalah waris. Fatwa atau penetapan waris diputuskan berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon dan pengadilan tidak memeriksa apakah data tersebut akurat atau tidak, tetapi hanya berdasarkan taking for granted bahwa seandainya data itu benar, maka fatwa atau penetapannya adalah seperti yang difatwakan. Ini berbeda dengan putusan peradilan tentang masalah waris di mana datanya diperiksa oleh hakim pengadilan apakah sesuai dengan fakta sebenarnya atau tidak. Bila sesuai dengan bukti-bukti, maka diputuskanlah berapa jumlah harta warisan dan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan posita penggugat. Secara hukum, putusan tersebut harus dilaksanakan, apakah para pihak setuju atau tidak.

Perbedaan antara mufti dan mujtahid bahwa mufti menjawab masalah hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam. Sedangkan mujtahid menjawab berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dirumuskan dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder Islam. Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan: “Ijtihad dan fatwa sering digunakan silih berganti. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa ijtihad mempunyai substansi yuridis yang lebih besar yang menjelaskan dasar pembuktiannya sendiri, sementara itu fatwa sering berisikan putusan atau opini yang diberikan dalam bentuk sebuah jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Tidak menjadi syarat bahwa fatwa menjelaskan dasar pembuktiannya, bisa dalam bentuk pendek atau lebih mendalam dan rinci.”

Definisi dan Syarat-syarat Mufti

Secara sederhana ifta’ (memberikan fatwa) dapat diartikan sebagai “usaha memberikan pernjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya”. Sedangkan mufti sendiri adalah orang yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara’ yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan tersesat bila ia salah dalam memberikan fatwa. Oleh dengan demikian ia harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat seorang mufti dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

• Syarat umum. Karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara’dan pelaksanaannya maka ia haruslaah seorang mukalaf yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya.
• Syarat keilmuan, yaitu bahwa ia ahli dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid antara lain mengetahui dalil-dalil sam’i dan dalil-dalil aqli.
• Syarat kepribadian, yaitu adil dan dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seorang mufti karena secara langsung ia akan menjadi panutan umat dalam beragama.
• Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai sebagai ulama’ panutan yang oleh al-hamidi diuaraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara’, bersifat tenang dan berkecukupan. Ditambahkan sifat lain oleh imam ahmad sebagaimana dinukil oleh Al-Qoyyim yaitu: mempunyai niat dan i’tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat.

Selanjutnya muncul permasalahan, bolehkan seorang seseorang yang belum mencapai tingakat mujtahid memberikan fatwa?. Dalam hal ini meringkas beberapa pendapat, yaitu: Orang yang memiliki kemampuan untuk tafri’ dan tarjih meskipun belum mencapai derajat mujtahid (maksudnya adalah mujtahid mutlak) boleh berfatwa dengan berpedoman kepada madzhab imam mujtahid yang diikutinya dengan ketentuan ia memahami secara baik madzhab imam yang dijadikan sebagai rujukan dan meyakini pendapat imamnya tersebut lebih kuat. Tidak boleh orang dalam tingkatan seperti ini memberikan fatwa karena ia belum memenuhi kemampuan berijtihad. Memberikan fatwa itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mencapai derajat mujtahid. Orang yang belum mencapai derajat mujtahid boleh memberikan fatwa bila di wilayah itu tidak ada orang yang mencapai derajat mujtahid yang memberikan fatwa. Karena dalam keadaan seperti ini sudah terdesak dan jika tidak diperbolehkan maka urusan hukum akan terlantar. Seorang muqallid boleh memberikan fatwa meski belum mempunyai kemampuan untuk tafri’ dan tarjih. Karena tugasnya hanya menukilkan pendapat imamnya waktu memberi fatwa, meski ia tidak menjelaskan sumber rujukannya. Inilah yang sering berlaku waktu ini.
 

Pengaruh Faktor Eksternal dalam Fatwa

Keluarnya sebuah fatwa di sebuah Negara tidak terlepas dari pengarus sosio-politik dalam negeri tersebut. Dalam pandangan Moh Mahfud MD, karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya . Untuk itu fatwa lembaga bahtsul masail juga tidak lepas dari konfigurasi sosial dan politik yang mengitarinya. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti kawan, teman sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul “Cours De Philosophie Positive” karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

Istilah adaptabilitas, segera berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial disini jelas bukan merupakan istilah teknis yang “tranformasi sosial” istilah ini lebih dipergunakan dalam pengertian umum untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan social. Kebutuhan – kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial:

• Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
• Hukum sebagai sarana kontrol engineering : penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan

Sebagai masyarakat sosial manusia harus saling berinteraksi antar sesama tanpa melihat agama, adat, ras, gologan serta beberapa bentuk strata sosialnya lainnya, sebab manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum Islam maka hal tersebut harus dibedakan, bukan karena ingin membagi masysrakat dalam kelas-kelas tersebut tetapi kita lebih pada pendekatan sosiologi hukum, bukan sosiologi secara umum. Oleh karena itu, kajian ini lebih mendekati pada sosiologi hukum Islam dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat lokal yang mempunyai budaya sendiri dilain pihak.

Islam sebagai agama yang sesuai dengan waktu dan zaman (likulli waktin wa zamanin) harus berintekrasi dengan masyarakat yang sebelumnya mempuanyai tata adat sendiri. Untuk menemukan benang merah antar keduanya perlu kita ketahui maksud dan tujuan hukum Islam yang terkenal dengan istilah maqashid as-syari’ah. Secara umum maksud dan tujuan dari hukum Islam (maqashid as-syari’ah) adalah untuk kemashlahatan manusia di dunia. Hal ini harus di artikan secara luas, maksudnya, pada dasarnya hukum islam hendak mewujudkan kebaikan kehidupan hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.
Para ulama mengklasifikasikan maqashid as-syari’ah menjadi lima bagian aspek pokok (al-kulliyat al-khamsah), yakni :

• Kemashlahatan agama,
• Jiwa,
• Akal
• Keturunan/kehormatan atau harga diri,
• Harta.

Lima hal inilah yang secara umum harus dipelihara oleh hukum Islam, memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan mashlahat, sebaliknya mengabaikan lima ini akan mendatangkan mafsadat. Sebelum agama-agama besar di dunia memasuki Indonesia, khususnya Islam, adat di Indonesia dipengaruhi oleh kepercayaan asli bangsa Indonesia, yakni animisme. Kepercayaan masyarakat adat terhadap hal-hal gaib dan mistis sangat kental, tak heran bila mereka banyak melakukan ritual-ritual yang tidak ajarkan oleh agama.
Bila dikaitkan dengan prilaku hidup masyarakat adat, maka yang harus menjadi patokan dalam adalah lima hal tersebut. Selama adat-istiadat dari masyarakat tidak bertentangan, Ia dapat diterima oleh Islam. Namun, karakteristik dari masyarakat adat tradional adalah mempercayai hal-hal ghaib dan supranatural. Berbeda dengan masyarakat adat saat ini yang sebagian besar telah memeluk agama, kehidupan sosial lebih terbuka dan menerima perkembangan zaman. Namun, keterbukaan terhadap budaya lain bisa mengandung unsur positif dan negatif. Positifnya adalah budaya dari luar bisa mendorong dinamika sosial. Negatifnya, sebagai akibat, dapat merentankan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola pikir dan paradigma serta adat-istiadat. Begitu juga dengan interaksi islam dan budaya lokal, tentu terdapat kemungkinan islam mewarnai, mengubah, mengolah, dan memperbaharui budaya lokal, tetapi mungkin juga islam yang justru diwarnai oleh berbagai budaya lokal .

Adapun Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, MA., secara lebih rinci menjelaskan bahwa suatu ‘adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

• Tidak bertentangan dengan syari’at;
• Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan;
• Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
• Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah;
• Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
• Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Keberadaan fatwa di tengah masyarakat tidak terlepas juga dengan pembaharuan fikih. Langkah-langkah pembaharuan fikih menurut A. Qadri Azizi meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Menempatkan fikih secara proporsional, yaitu sebagai produk ijtihad yang dapat direinterpretasi ulang.
2. Kontekstualisasi hasil ijtihad para ulama, sebab bagaimanapun yang namanya pemikiran pasti dipengaruhi oleh subyek-tifitas dan lingkungan pemikirnya
3. Reaktualisasi dan reinterpretasi fikh dalam bentuk praktis.
4. Mengkaji fikih dalam berbagai pen-dekatan dan disiplin ilmu, sehingga pengamalan fikih dapat dibumikan dan menjadi bagian dari produk hukum yang mengikat.

Pengaruh Madzhab suatu Negara juga mempengaruhi pembuatan fatwa. Kedekatan ulama mazhab dengan pemerintah menjadi alasan mazhab itu diterima, juga tradisi para imam mazhab yang terus mengembangkan corak pemiki-ran mereka dalam menyelesaikan persoalan umat yang muncul. Kelima aliran mazhab itu adalah al-Zhahiriyah dengan corak pemikiran tektualis argumentatif, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi’iyah, dan mazhab Hanbaliyah. Kelima mazhab ini paling sering didapati dalam kajian-kajian fikih ketika terjadi pro-kontra terhadap sautu persoalan yang diangkat.

Kontribusi fikih terhadap hukum Islam telah memberikan corak tersendiri terhadap perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Selama berabad-abad fikih telah membentuk cakrawala berfikir bagi para praktisi hukum Islam. Pengaruh sosial ini sudah terjadi sejak zaman kehalifhan, dapat dilihat pada zaman Dinasti Umayyah memerintah sekitar tahun 661-750 M dengan pendirinya Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Kekhalifaan ini berdiri tidak terlepas dari konflik politik sebelumnya yang berakhir dengan ter-bunuhnya Imam Ali ra. Pemerintahan bani Umayyah bercorak monarki, sebuah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan sistem kekhalifaan sebelumnya, yaitu jabatan khalifah dipilih melalui proses pemilihan ahlu al-ahli wa al-aqdi (semacam parlemen). Corak pemerintahan bani Umayyah dipengaruhi oleh kerajaan Persia dan Bizantium. Pada masa ini perluasan wilayah kekuasaan Islam dilaku-kan hingga ke Spanyol dan menguasai beberapa kota penting disana. Bani Umayyah berhasil melakukan perluasan wilayah dan mem-berantas para pem-berontak dan kelompok oposisi dikalangan kaum muslimin yang tidak sejalan dengan pemerintahan bani Umayyah yang bercorak monarki.

Pusat pemerintahan ditempatkan di Damaskus Syiria. Sepanjang sejarah pemerintahan bani Umayyah, konflik internal, berupa hubungan warga Arab dan mawali (non Arab) tidak terlalu harmonis. Mawali (para budak) dianggap sebagai warga kelas dua. Faktor-faktor ini yang menyebabkan hubungan antar anggota masyarakat sangat tidak kondusif dan sering terjadi ketegangan. Kondisi ini mulai membaik ketika masa pemerintahan khalifah al-Walid bin Abd. Malik (86-97 H/705715 M), cerminan kemakmuran dan kesejahteraan mulai tampak, meskipun ketegangan antara dua suku Arab yang dikenal sebagai Qay dan Kalb tetap mengamcam eksistensi pemetintahan khalifah ini. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abd. Aziz (99-102 H/717-720 M) puncak kemak-muran dan kesejahteraan pemerintahan bani Umayyah dapat dicapai. Konflik-konflik sosial yang terjadi dikalangan masyarakat dapat diredam.
Pada masa pemerintahan al-Walid, Imam Abu Hanifah (80 H /700 M) salah seorang tokoh penting dalam percaturan mazhab fikih menjalani pase pembentukan karakternya. Lahir dari keluarga Persia yang merupakan keturunan non Arab (mawali), yang status sosial keturunan ini dika-tegorikan warga kelas dua, akibatnya Imam Abu Hanifah juga sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari warga Arab. Secara sosiologi, kelompok yang senantiasa tertekan dan terintimidasi, maka rasa militansinya akan berkobar. Seperti itu juga yang menjiwai pemikiran Abu Hanifah, sehingga kerangka berfikirnya cenderung rasional kritis. Kerangka berfikir ini selanjutnya yang menjiwai epistimologi tasyri’nya dalam pengambilan keputusan hukum atas berbagai persoalan fikih.

Pada akhirnya, pemikiran hukum Islam yang mengenal empat macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan per-undang-undangan di negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melahirkan dan menetap-kan suatu hukum. Kitab fikih merupakan kumpulan produk pemikiran ulama klasik yang tetap dijadikan referensi dalam memutuskan kasus-kasus modern, meskipun terjadi kesenjagan teks dengan realitas empiris, dan adanya elaborasi pemikiran dengan kondisi sosial budaya tempat penyusunya melahirkan suatu produk hukum.